JOMBANG, dhanapurapost.my.id – Kasus penimbunan BBM subsidi jenis solar yang terungkap di Kabupaten Nganjuk telah menarik perhatian banyak pihak. Pengamat Kepolisian, Didi Sungkono, S.H., M.H., menilai bahwa aparat penegak hukum seharusnya dapat mendeteksi aktivitas ilegal seperti ini lebih awal. Ia bahkan menduga adanya kolusi antara oknum aparat dan mafia BBM yang membuat praktik ilegal ini terus berlangsung tanpa terdeteksi.
Menurut Didi, "Bukti yang ada sudah sangat jelas, mulai dari lokasi penimbunan, waktu kejadian, hingga modus pengangkutan solar. Tidak mungkin aparat tidak mengetahui hal ini. Kejahatan seperti ini seharusnya bisa cepat diungkap, namun kenyataannya tidak."
Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jombang, polisi menemukan sebuah gudang yang digunakan untuk menimbun solar subsidi di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Gudang tersebut diketahui milik seorang pengusaha bernama Ilyas, yang memiliki armada truk yang digunakan untuk mengangkut solar subsidi dari berbagai SPBU di Nganjuk, seperti SPBU Baron dan SPBU Pace. Solar yang diselewengkan kemudian dijual dengan harga lebih tinggi kepada industri, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat yang berhak atas subsidi tersebut.
.jpg)
Didi menegaskan, "Solar subsidi adalah hak rakyat kecil, dan praktik seperti ini sangat merugikan mereka. Kejahatan ini harus segera dihentikan."
Masyarakat setempat turut menyuarakan keprihatinan mereka terkait lambannya penanganan kasus mafia BBM ini. Banyak warga yang menduga bahwa aktivitas ilegal ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan tanpa pengawasan. Mereka juga melaporkan maraknya kasus kriminal lain, seperti pembacokan, yang tidak terungkap, dan beberapa korban harus menanggung biaya pengobatan mereka sendiri.
Didi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait gaya hidup oknum aparat yang tidak sesuai dengan gaji pokok seorang PNS golongan IV A, yang berkisar antara Rp 10-15 juta per bulan. “Ada indikasi bahwa laporan harta kekayaan mereka dimanipulasi untuk menutupi asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal ini,” ujarnya.
Ia mendesak Kapolda Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di Polres Nganjuk dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam mafia BBM subsidi. Didi juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap SPBU untuk mencegah penyelewengan yang lebih luas.
Pelaku penimbunan BBM subsidi ini, jika terbukti bersalah, dapat dijerat dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam hukuman penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. Polres Jombang berkomitmen untuk mengembangkan penyelidikan ini dan mengungkap lebih banyak pelaku yang terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa tindakan yang merugikan negara dan masyarakat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Polres Jombang berharap dapat mengungkap jaringan mafia yang lebih besar dan menghentikan praktik ilegal yang telah berlangsung lama
0 Komentar