Di Balik Pagar Retak: Membongkar Dugaan Praktik Korupsi di Desa Donganti

 

Plosoklaten, dhanapurapost.my.id — Desa Donganti di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, mendadak jadi pusat perhatian. Tak lagi sekadar isu, dugaan korupsi, manipulasi anggaran, dan jual beli jabatan di tubuh pemerintah desa ini kini memasuki babak yang lebih serius.

Laporan warga dan sejumlah organisasi masyarakat mengungkap pola dugaan pelanggaran yang lebih kompleks, bermula dari proyek pembangunan pagar makam, hingga pengisian perangkat desa yang diduga sarat dengan permainan uang.

Di lapangan, kondisi pagar makam yang dibangun belum genap tiga bulan lalu kini sudah retak di berbagai sisi. Batu bata yang mudah hancur ketika ditekan dengan tangan kosong, serta adukan semen yang tampak asal-asalan, menjadi bukti nyata buruknya kualitas pekerjaan.

Salah satu warga yang juga tukang bangunan, Rudi (nama samaran), menunjukkan langsung bagian pagar yang mengalami kerusakan parah.

"Ini adukannya kayak lumpur, bukan semen. Dipegang aja hancur. Kalau ini dibiarkan, beberapa bulan lagi pasti roboh," ujarnya saat ditemui tim suarajatimonline.

Kecurigaan bertambah ketika beberapa warga mengakses data nota pembelian material proyek. Mereka menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi riil di lapangan, memperkuat dugaan adanya mark-up harga.

Selain soal pembangunan fisik, sumber suarajatimonline juga membocorkan dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan perangkat desa. Beberapa posisi penting di desa disebut-sebut "dibanderol" dengan tarif tertentu.

"Kalau tidak setor, jangan harap bisa jadi perangkat. Ini sudah jadi rahasia umum di sini," ungkap seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.

Praktik ini diduga melibatkan sejumlah oknum internal desa yang bekerja dalam jaringan untuk mengamankan proses seleksi.

Menyikapi temuan-temuan tersebut, Ormas Barisan Peduli Desa (BPD) dan LSM Kediri Raya langsung mengambil langkah hukum. Surat permintaan klarifikasi sudah dilayangkan ke Kepala Desa Donganti dan Camat Plosoklaten.

Mereka juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kediri Membekukan sementara penyaluran dana ke Desa Donganti. Menonaktifkan Kepala Desa dan perangkat terkait untuk mencegah intervensi penyelidikan. Mengirimkan tim audit forensik independen untuk mengusut penggunaan anggaran dalam tiga tahun terakhir.

"Kami ingin ini tuntas. Bukan hanya pembinaan internal. Harus ada tindakan hukum," tegas H. Mulyadi dari BPD.

Gelombang tekanan dari bawah makin tak terbendung. Dalam forum warga yang digelar baru-baru ini, masyarakat Donganti menyerukan dua hal utama Audit menyeluruh terhadap seluruh proyek desa, bukan hanya pagar makam. Reformasi total sistem perekrutan perangkat desa agar bersih dari praktik suap.

Mereka juga mengancam akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Kediri jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret.

"Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini luka terhadap demokrasi desa," kata Sugiarto, salah satu inisiator forum warga.

Di tengah tekanan ini, semua mata kini tertuju ke Pemerintah Kabupaten Kediri dan aparat penegak hukum. Masyarakat menuntut kejelasan sikap: apakah akan melindungi rakyat atau justru membiarkan korupsi mengakar.

"Kalau dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi seluruh desa di Kediri," ujar B. Soesilo, Ketua Umum Gemah Nusantara, dalam konferensi pers terbuka. (Red.R)