Kediri, Jawa Timur, dhanapurapost.my.id– Masyarakat Kabupaten Kediri, Jawa Timur, merasa kecewa dan geram lantaran beberapa kepala desa (kades) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekayasa pengisian perangkat desa serta praktik jual beli jabatan hingga kini masih bebas dan belum dilakukan penahanan oleh Polda Jawa Timur. Situasi ini menimbulkan keresahan dan kecurigaan terhadap penegakan hukum yang dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kepala desa diduga melakukan manipulasi dalam proses seleksi perangkat desa dengan cara mengatur hasil ujian dan meloloskan calon tertentu yang dianggap loyal atau memiliki kepentingan pribadi. Praktik ini tidak hanya mencederai asas keadilan, tetapi juga mengancam profesionalitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa.
Tak hanya itu, para tersangka juga diduga terlibat dalam transaksi jual beli jabatan di mana calon perangkat desa diminta menyetor sejumlah uang atau memberikan barang berharga sebagai syarat untuk menduduki posisi strategis. Praktik ini berpotensi memperparah budaya korupsi di tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Para tersangka diduga melanggar sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:
Pasal 221 KUHP tentang Pembiaran Tindak Pidana, yang menyangkut tindakan seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana tetapi tidak melaporkan atau mencegahnya.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tata cara pengisian perangkat desa secara transparan dan profesional.
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sanksi bagi pejabat publik yang menerima gratifikasi atau suap dalam pengangkatan jabatan.
Keberadaan hukum yang jelas ini seharusnya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas guna menuntaskan kasus ini dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang terlibat.
Banyak warga yang merasa hak mereka dirugikan akibat kasus ini. Mereka menilai bahwa pengisian perangkat desa yang tidak transparan akan berakibat pada buruknya pelayanan publik di tingkat desa. Masyarakat pun mendesak agar Polda Jatim segera bertindak cepat untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami kecewa karena para tersangka masih bebas dan belum ada tindakan tegas. Kami mendesak agar pihak kepolisian segera menangani kasus ini dengan profesional dan transparan, agar tidak ada lagi praktik-praktik curang dalam proses seleksi perangkat desa,” ujar salah satu warga Kabupaten Kediri yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, beberapa aktivis dan tokoh masyarakat juga turut angkat bicara mengenai lambannya penanganan kasus ini. Mereka meminta agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi di tingkat desa.
“Kasus ini sangat mencoreng sistem pemerintahan desa dan merugikan masyarakat. Kami berharap ada tindakan konkret dari kepolisian dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan kasus ini tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Dengan adanya desakan dari masyarakat, besar harapan agar pihak kepolisian segera menyelesaikan penyelidikan dan membawa kasus ini ke meja hijau. Langkah tegas dalam menindak para tersangka akan menjadi bukti bahwa hukum masih ditegakkan secara adil dan transparan.
Masyarakat Kabupaten Kediri akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan demi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan profesional.
0 Komentar