Diduga Selewengkan Dana BOS, Kepala Sekolah SMKN 1 Bandung Enggan Ditemui

 

Tulungagung, dhanapurapost.my.id –  Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Bandung Tulungagung, yang berlokasi di Jalan Bantengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini mencuri perhatian publik. Dugaan praktik anggaran ganda serta manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam penggunaan dana untuk tahun anggaran 2023 ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai potensi kerugian negara serta pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Kecurigaan ini muncul setelah temuan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan bertema kesehatan, gizi, dan kebersihan yang didanai dengan Dana BOS. Laporan yang diajukan oleh pihak sekolah diduga fiktif, dengan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran Aturan Penggunaan Dana BOS
Merujuk pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, yang mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana BOS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk 12 komponen pembiayaan yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penerimaan peserta didik baru

2. Pengembangan perpustakaan

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

4. Asesmen dan evaluasi pembelajaran

5. Administrasi kegiatan sekolah

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

10. Kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

11. Kegiatan mendukung keterserapan lulusan

12. Pembayaran honor

Namun, tidak ada satu pun komponen yang mencakup kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan yang dilaporkan oleh SMKN 1 Bandung Tulungagung. Hal ini menjadi sorotan karena kegiatan tersebut, meskipun tertera dalam laporan, tampaknya tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dilaporkan, menambah keraguan atas keberlanjutan program dan penggunaan anggaran yang seharusnya transparan.

Bambang Susilo, Ketua LSM Pejuang Gemah Nusantara, mendesak agar pihak Kemendikbudristek, Cabang Dinas Pendidikan Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur segera menindaklanjuti temuan ini. Ia juga meminta agar aparat penegak hukum serta inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan SMKN 1 Bandung Tulungagung.

“Keamanan dan akuntabilitas penggunaan Dana BOS harus dijaga dengan ketat. Penyimpangan seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena selain berpotensi merugikan negara, ini juga bisa mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan,” ujar Bambang dengan tegas.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan pentingnya proses investigasi yang mendalam dan segera dilakukan untuk memastikan apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Proses audit ini, menurutnya, harus menjadi prioritas agar transparansi pengelolaan Dana BOS dapat terus terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 1 Bandung Tulungagung, termasuk kepala sekolah dan staf manajemen, belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. Beberapa upaya untuk mengonfirmasi pihak sekolah belum membuahkan hasil, dan pihak sekolah terkesan menghindari kontak dengan media.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, karena mencerminkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah. Tidak hanya menyangkut masalah administrasi, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran negara.(Red.Tim)