Psywar Jokowi vs Hasto PDIP, 'Partai Perorangan' Jadi Sorotan

Solo, dhanapurapost.my.id – Ketegangan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memanas setelah pernyataan bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP. Respons Jokowi dengan istilah 'partai perorangan' memicu spekulasi di kalangan politikus dan pakar.

Istilah tersebut diulang Jokowi hingga empat kali saat berbicara dengan wartawan di Solo, Kamis (5/12/2024). Ketika ditanya soal pernyataan Hasto yang menyebutkan bahwa ia dan keluarganya tidak lagi bagian dari PDIP, Jokowi dengan santai menjawab, "Ya berarti partainya perorangan," ucapnya sembari menyantap makan siang di Banjarsari, Solo.

Meski begitu, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah tersebut. Saat ditanya kemungkinan bergabung dengan partai lain, ia tetap menjawab singkat, "Partai perorangan."

Hasto Tegaskan Jokowi Tak Lagi Bagian dari PDIP

Sehari sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak menjadi bagian dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," ujar Hasto

Hasto menyebut keputusan tersebut didasari oleh ketidaksesuaian antara praktik politik Jokowi dengan cita-cita partai yang telah dirintis sejak masa Bung Karno.

"Cita-cita partai sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya. Ambisi kekuasaan juga tampaknya tidak pernah berhenti," tambahnya.

Meski begitu, Hasto mengatakan pihaknya tetap menghormati Jokowi sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat biasa.

Pakar: 'Partai Perorangan' Simbol Personal Power

Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahmah, menilai bahwa istilah 'partai perorangan' adalah bentuk komunikasi khas Jawa yang penuh makna.

"Bahasa Jokowi berakar pada budaya Jawa yang high-context cultures, halus, dan dalam. Pernyataannya tidak bisa dimaknai secara langsung," ujar Wahid, Jumat (6/12/2024).

Menurut Wahid, istilah tersebut menggambarkan kenyamanan Jokowi berada di luar partai politik mana pun, namun tetap menunjukkan kekuatan elektoral pribadi.

"Sebagai 'perorangan', Jokowi menunjukkan bahwa personalisasi juga memiliki kekuatan politik besar, bahkan mampu mengimbangi institusi seperti PDIP, terutama setelah Pilkada," imbuhnya.

Rivalitas yang Memanas

Polemik ini dinilai sebagai babak baru hubungan Jokowi dan PDIP setelah Pilkada. Di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah, Jokowi masih menunjukkan pengaruh elektoral yang signifikan, sering kali mengungguli partainya sendiri.

Psywar politik ini membuka spekulasi lebih lanjut mengenai arah Jokowi setelah masa jabatannya dan dinamika internal PDIP di bawah Hasto. Apakah Jokowi benar-benar nyaman tanpa afiliasi partai? Atau ini sekadar strategi dalam percaturan politik? Waktu yang akan menjawab. (Red.D)