Terungkap Dugaan Praktik Korupsi dalam Pengisian Perangkat Desa di Kediri, Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah Diduga Terlibat dalam Jual Beli Jabatan

 

Kediri, dhanapurapost.my.id – Dugaan praktik korupsi dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri kini semakin terungkap. Salah satu kasus mencuat dari Desa Kencong, Kecamatan Kepung, di mana diduga terdapat transaksi jual beli jabatan untuk menduduki posisi Kepala Dusun Kencong Timur. Oknum yang terlibat diduga membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah agar bisa memperoleh jabatan tersebut.

Penyelidikan terhadap kasus ini dimulai setelah adanya laporan dari Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa (FUPPD) Kabupaten Kediri yang pada 22 April 2024 menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Surat tersebut mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah melakukan berbagai tindakan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah oknum dalam proses pengisian perangkat desa tahun anggaran 2023.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu yang menjadi perhatian utama adalah dugaan praktik jual beli jabatan di Desa Kencong, Kecamatan Kepung. Selain itu, sejumlah pejabat desa dan oknum lainnya di Kabupaten Kediri terindikasi terlibat dalam manipulasi proses seleksi perangkat desa, di antaranya dengan melakukan rekayasa nilai ujian dan menerima imbalan untuk meloloskan peserta tertentu.

Beberapa nama yang tercatat dalam laporan polisi terkait dugaan ini adalah Sutrisno, S.Pd., M.M (Kades Mangunrejo), Imam Jamin (Kades Kalirong), Darwanto (Kades Pojok), dan Purwanto, S.E. (Kades Gadungan). Dalam pengusutan lebih lanjut, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan dugaan praktik manipulasi dalam proses seleksi perangkat desa, seperti dokumen ujian, rekaman komunikasi, serta bukti transaksi keuangan.

Di tengah berkembangnya kasus ini, berbagai kalangan, termasuk aktivis anti-korupsi, meminta agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), menekankan bahwa praktik korupsi seperti ini dapat merusak integritas pemerintahan desa dan berpotensi menggagalkan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat. "Jika pengelolaan dana desa melibatkan praktik jual beli jabatan, maka dana yang digelontorkan untuk desa akan menjadi sia-sia," katanya.

Polda Jatim berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan ini dengan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim, menjelaskan bahwa penyidik akan terus mengembangkan kasus ini. "Kami telah menemukan bukti yang cukup dan akan mendalami lebih lanjut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Semua pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Dalam hal ini, pihak kepolisian juga mengingatkan pentingnya pemberantasan praktik korupsi di tingkat desa, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa dan memperbaiki tata kelola dana desa.

Kasus ini diduga melibatkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mencakup praktik jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang, dan suap. Tindakan manipulasi dalam proses seleksi perangkat desa, termasuk penentuan nilai ujian secara tidak transparan dan penerimaan suap, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan ancaman pidana yang berat.

Penyelidikan terhadap dugaan manipulasi dalam proses pengisian perangkat desa ini masih terus berlangsung, dengan polisi memeriksa lebih banyak saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Masyarakat Kabupaten Kediri berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan adil, sehingga praktik korupsi di tingkat desa dapat diberantas.

Masyarakat Kabupaten Kediri kini menantikan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Mereka berharap agar hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, tanpa ada pihak yang lolos dari proses hukum. Jika benar terjadi praktik jual beli jabatan di tingkat desa, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan.(Red.Tim)