Jakarta dhanapurapost.my.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat kerugian besar akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Di Jakarta, nilai kerugian fasilitas transportasi dan publik mencapai Rp 50,4 miliar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, ada 107 titik aksi di 32 provinsi. Beberapa berjalan kondusif, namun sejumlah daerah berubah menjadi kerusuhan dengan perusakan hingga pembakaran fasilitas umum.
Di Jakarta, kerusakan terbesar menimpa 22 halte Transjakarta dengan nilai kerugian Rp 41,6 miliar. Selain itu, fasilitas MRT rusak senilai Rp 3,3 miliar, serta kerusakan CCTV yang ditaksir Rp 5,5 miliar.
Sejumlah daerah lain juga mengalami dampak serius. Di Makassar, gedung DPRD dibakar hingga menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya. Di Surakarta, kantor Sekretariat DPRD ikut dibakar, sementara di Surabaya Gedung Grahadi terbakar serta 11 pos polisi rusak berat.
Di Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah, kantor Satlantas dilempari, hingga kendaraan barang bukti ikut dirusak. Kerusakan serupa juga melanda Bandung, Semarang, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan Cilacap, terutama pada gedung DPRD dan fasilitas pemerintahan.
Tak hanya itu, Kabupaten Kediri mengalami kerusakan luas pada Gedung Pemkab, Samsat, dan Museum Baghawanta Bari yang koleksi purbakalanya rusak maupun hilang. Di Jepara, rumah dinas Kapolres dan Wakapolres dirusak, sebagian Gedung DPRD dibakar, serta fasilitas umum ikut dijarah.
Kota-kota lain seperti Malang, Cirebon, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, Palembang, hingga Palopo juga melaporkan kerusakan pada gedung DPRD, kantor pemerintah, hingga pos polisi. Aset publik seperti lampu jalan dan CCTV juga menjadi sasaran perusakan.
Tito menegaskan, unjuk rasa yang semula berlangsung damai berubah anarkis sehingga memicu kerugian besar bagi negara dan masyarakat. “Itulah kerusakan akibat aksi kekerasan yang terjadi,” tegasnya.
0 Komentar